Sengkelatnews.com Mewakili Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Dankodiklatal) Letjen TNI Marinir Suhartono, Wadan Kodiklatal Laksda TNI Supardi Memimpin Uji Naskah II Doktrin Doktrin Operasi Penegakan Hukum dan Keamanan Di Laut dan Doktrin Operasi Survei Pemetaan Hidro-Oseanografi (Doktrin Gakumla dan Doktrin Ops Surta Hidros) , yang dihelat di Ruang Rapat Mess Wijaya Kusuma Kodiklatal Bumimoro Surabaya, Kamis (24/8/2023).
Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Waasops Kasal Laksma TNI Ariantyo Condrowibowo, Dirdok Kodiklatal Laksma TNI May Franky P.S., Kadisopslatal diwakili Kasubdis Stratikops Kolonel laut (P) Yudhoko Timuryanto, dan Paban IV Dukops dan Doktrin Kolonel Mar Suliono. Dan sebagai Pihak Penanggap tampak Iropslat Laksma TNI Nur Syawal Embun, Waaslog Kasal Laksma TNI Maman Rohman, Waaskomlek Kasal Laksma TNI Rony Saleh, serta Wadan PuspenerbalLaksma TNI Bayu Alisyahbana.
Dankodiklatal dalam sambutan tertulisnya “Bahwa tugas untuk menciptakan perairan yang aman, stabil dan bebas dari segala ancaman ada ditangan TNI AL sebagaimana di amanatkan dalam UU No. 34 tahun 2004. Terlebih masih ditemukan kegiatan-kegiatan illegal di laut seperti Illegal Unreported and Unregilated Fishing, penyelundupan manusia, penyelundupan narkoba dan kegiatan ilegal lainnya yang memerlukan tindakan penanganan secara profesional dari jajaran TNI AL”..
“Oleh karena itu diperlukan pedoman dalam pelaksanaan Operasi Penegakan Hukum Dan Keamanan Laut yang dituangkan dalam sebuah doktrin dengan berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disertifikasi,” terang Dankodiklatal dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wadan.
Lebih lanjut Dankodiklatal menambahkan tentang ancaman lain yang mungkin timbul di perairan Indonesia adalah ancaman keselamatan navigasi yang dapat dicegah dengan ketersediaan data dan informasi hidro-oseanografi yang valid, akurat dan akuntabel. Berdasarkan doktrin Jalesveva Jayamahe, Survei Pemetaan Hidro-Oseanografi merupakan salah satu peran dukungan (Benign Role) yang dilaksanakan oleh kekuatan TNI AL sebagai salah satu kekuatan pendukung (Supporting Force) dengan melaksanakan Operasi Survei Pemetaan Hidro-Oseanografi.
“Operasi Survei Pemetaan Hidro-Oseanografi yang dilaksanakan oleh TNI AL perlu didukung oleh pedoman atau aturan berupa doktrin, sehingga pelaksanaan operasi tersebut dapat berjalan secara optimal dan mencapai tujuan yang ditetapkan,” tegas Dankodiklatal.
Selaku Kepala Satuan Pembina Sistem Doktrin Di Lingkungan TNI AL, Dankodiklatal berharap bahwa kegiatan Uji Naskah II dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, serta memperhatikan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga nantinya menghasilkan naskah doktrin TNI Angkatan Laut yang valid, berkualitas disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis, ilmu pengetahuan dan teknologi serta validasi organisasi.(pen/akm)
