Pangkoarmada II Hadiri Rakor Tingkat Menteri Bahas Pencegahan Penyelundupan di Jawa Timur
1 min read

Pangkoarmada II Hadiri Rakor Tingkat Menteri Bahas Pencegahan Penyelundupan di Jawa Timur

Sengkelatnews.com Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II) Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang membahas Evaluasi Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Jawa Timur. Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan berlangsung di Gedung Administrasi Pelindo, Terminal Peti Kemas Surabaya. Rabu (5/2).

Dalam rakor tersebut, sejumlah pejabat negara memaparkan tentang upaya pencegahan dan penindakan yang telah dilakukan. Antara lain Menteri Keuangan yang memaparkan langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang telah dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai dalam mengatasi penyelundupan. Kemudian Kepala Kepolisian Negara RI menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan oleh Bareskrim Polri serta Polda Jajaran dalam pencegahan dan penegakan hukum terkait kasus penyelundupan.

Sementara itu, Jaksa Agung RI menyoroti proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan guna memastikan adanya efek jera bagi pelaku. Dan selanjutnya Menteri Perdagangan turut menjelaskan kebijakan pemerintah terkait regulasi perdagangan internasional, khususnya yang berkaitan dengan komoditas yang rentan terhadap penyelundupan. Pada kesempatan tersebut Pangkoarmada II juga turut serta dalam konferensi pers Hasil Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, yang dilanjutkan dengan peninjauan barang hasil penindakan.

Sebagai bagian dari garda terdepan pengamanan perairan nasional, Koarmada II memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyelundupan, terutama melalui jalur laut. Kehadiran Pangkoarmada II dalam rapat ini menunjukkan komitmen TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim dan memperkuat sinergi antar instansi dalam menghadapi ancaman penyelundupan yang dapat merugikan negara.

Diharapkan hasil dari rapat ini dapat memperkuat koordinasi dan efektivitas penindakan terhadap praktik penyelundupan, khususnya di wilayah Jawa Timur, yang menjadi salah satu jalur strategis perdagangan dan distribusi barang nasional.

(Pen/akm)